Bekasi, tersiar.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan komitmennya menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan rumah subsidi khusus bagi karyawan industri media, termasuk wartawan.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara BTN, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan nasional.
Peluncuran resmi program ini berlangsung di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, 6 Mei 2025.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan jajaran direksi BTN.
Turut hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Direktur Utama Vistaland Group Alexander Tirta, serta perwakilan asosiasi pengembang perumahan nasional.
Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyampaikan bahwa peluncuran program ini ditujukan bagi lebih dari 100 debitur dari kalangan karyawan media di lima kota secara serentak: Medan, Palembang, Bekasi, Yogyakarta, dan Makassar.
“Ini merupakan hasil nyata kolaborasi kementerian, lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan. BTN akan terus aktif dalam mengedukasi pengembang dan mitra kerja agar membangun rumah subsidi yang terjangkau namun berkualitas, termasuk aspek fasad, pencahayaan, dan sirkulasi udara,” kata Hirwandi.
Hirwandi menambahkan, sejak 2015 hingga 2025 BTN telah menyalurkan lebih dari 1,66 juta unit KPR subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan BTN siap mendukung target nasional Zero Backlog pada tahun 2045.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, yang juga mantan jurnalis, menyambut baik program ini. Ia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Komdigi, sekitar 70% dari 100.000 karyawan industri media belum memiliki rumah layak.
“Saya sendiri pernah 10 tahun menjadi jurnalis, dan saya tahu bahwa banyak pekerja media mendahulukan kepentingan publik, hingga kadang melupakan hak dasar untuk memiliki rumah. Maka, ketika diajak bergabung dalam program ini oleh Menteri PKP, saya langsung menghubungi Dewan Pers dan asosiasi pekerja media. Alhasil, dalam waktu kurang dari sebulan, alokasi rumah subsidi meningkat dari 1.000 menjadi 2.000 unit,” kata Meutya.
Menteri PKP Maruarar Sirait dalam sambutannya mengapresiasi dukungan berbagai pihak termasuk Kementerian Komdigi, BPS, BP Tapera, BTN, PWI, ATVSI, dan asosiasi pekerja media lainnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas dukungan anggaran program perumahan.
“Tahun ini, alokasi bantuan pembiayaan rumah mencapai 350.000 unit, jumlah tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya hanya sekitar 200.000-an unit per tahun. Sekarang sudah ada alokasi jelas untuk petani, guru, masyarakat umum, dan juga wartawan melalui sinergi BP Tapera, BTN, dan BPS,” ujar Maruarar.
Adapun kriteria penerima KPR subsidi untuk karyawan media ini mengacu pada ketentuan pemerintah: belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan memiliki penghasilan antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta per bulan.
Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria MBR serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.
Dengan adanya program ini, diharapkan karyawan industri media, yang selama ini berperan penting dalam menyebarluaskan informasi pembangunan nasional, juga dapat menikmati hak dasar atas hunian yang layak dan terjangkau. (*)
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara BTN, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan nasional.
Peluncuran resmi program ini berlangsung di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, 6 Mei 2025.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan jajaran direksi BTN.
Turut hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Direktur Utama Vistaland Group Alexander Tirta, serta perwakilan asosiasi pengembang perumahan nasional.
Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyampaikan bahwa peluncuran program ini ditujukan bagi lebih dari 100 debitur dari kalangan karyawan media di lima kota secara serentak: Medan, Palembang, Bekasi, Yogyakarta, dan Makassar.
“Ini merupakan hasil nyata kolaborasi kementerian, lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan. BTN akan terus aktif dalam mengedukasi pengembang dan mitra kerja agar membangun rumah subsidi yang terjangkau namun berkualitas, termasuk aspek fasad, pencahayaan, dan sirkulasi udara,” kata Hirwandi.
Hirwandi menambahkan, sejak 2015 hingga 2025 BTN telah menyalurkan lebih dari 1,66 juta unit KPR subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan BTN siap mendukung target nasional Zero Backlog pada tahun 2045.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, yang juga mantan jurnalis, menyambut baik program ini. Ia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Komdigi, sekitar 70% dari 100.000 karyawan industri media belum memiliki rumah layak.
“Saya sendiri pernah 10 tahun menjadi jurnalis, dan saya tahu bahwa banyak pekerja media mendahulukan kepentingan publik, hingga kadang melupakan hak dasar untuk memiliki rumah. Maka, ketika diajak bergabung dalam program ini oleh Menteri PKP, saya langsung menghubungi Dewan Pers dan asosiasi pekerja media. Alhasil, dalam waktu kurang dari sebulan, alokasi rumah subsidi meningkat dari 1.000 menjadi 2.000 unit,” kata Meutya.
Menteri PKP Maruarar Sirait dalam sambutannya mengapresiasi dukungan berbagai pihak termasuk Kementerian Komdigi, BPS, BP Tapera, BTN, PWI, ATVSI, dan asosiasi pekerja media lainnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas dukungan anggaran program perumahan.
“Tahun ini, alokasi bantuan pembiayaan rumah mencapai 350.000 unit, jumlah tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya hanya sekitar 200.000-an unit per tahun. Sekarang sudah ada alokasi jelas untuk petani, guru, masyarakat umum, dan juga wartawan melalui sinergi BP Tapera, BTN, dan BPS,” ujar Maruarar.
Adapun kriteria penerima KPR subsidi untuk karyawan media ini mengacu pada ketentuan pemerintah: belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan memiliki penghasilan antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta per bulan.
Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria MBR serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.
Dengan adanya program ini, diharapkan karyawan industri media, yang selama ini berperan penting dalam menyebarluaskan informasi pembangunan nasional, juga dapat menikmati hak dasar atas hunian yang layak dan terjangkau. (*)